Rabu, 29 Oktober 2025 02:09:10

Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Bidang Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota

08 AGUSTUS 2025 120

Tempat Penetapan	JAKARTA
Tanggal Penetapan	03 MARET 2025
Tanggal Pengundangan
Sumber
Urusan Pemerintahan	BIDANG PELAYANAN PUBLIK
Bidang Hukum	HUKUM UMUM
Bahasa	INDONESIA
Lokasi	Jakarta
Pemrakarsa	BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI
Penandatanganan	7
Status	BERLAKU
Keterangan Status
Catatan

T.E.U

No.	Nama Pengarang	Tipe Pengarang	Jenis Pengarang

Subjek

No.	Nama Subjek	Tipe Subjek	Jenis Subjek

Jenis Dokumen

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Terkait

1

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

4

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA.

5

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.

Pengunjung

1059

Hari Ini

13833

Kemarin

49899

Seminggu

120053

Bulan Ini

965492

Tahun Ini

1913342

Total

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

Tautan

JDIH